UU Satu Data Indonesia Disahkan, BIG Perkuat Integrasi Geospasial
UU Satu Data Indonesia disahkan dan peran BIG dalam integrasi data geospasial disebut makin kuat. Pelaksanaan serta pembagian peran antarlembaga menjadi perhatian berikutnya.
Undang-Undang Satu Data Indonesia (UU SDI) disahkan, membuka babak baru dalam upaya menyatukan data pemerintah. Dalam kebijakan ini, peran Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk mengintegrasikan data geospasial disebut makin kuat.
Pengesahan UU tersebut juga mendapat perhatian sebagai momentum penting untuk menyatukan data. Kepala Bappenas menilai langkah ini dapat menjadi titik penting bagi upaya integrasi data, menurut ringkasan pemberitaan ANTARA News Yogyakarta.
UU Satu Data Indonesia dan integrasi data geospasial
Data geospasial berkaitan dengan informasi yang memiliki rujukan lokasi. Penguatan peran BIG dalam integrasi data jenis ini menempatkan lembaga tersebut dalam posisi penting di tengah agenda Satu Data Indonesia.
Namun, ringkasan informasi yang tersedia belum merinci ketentuan UU, bentuk kewenangan BIG, maupun tahapan pelaksanaannya. Karena itu, dampak praktis penguatan peran tersebut belum dapat dijabarkan lebih jauh dari informasi yang disampaikan.
Gagasan menyatukan data pemerintah menjadi perhatian karena sejumlah pemberitaan lain turut menyoroti hubungan antarinstansi. CNBC Indonesia, misalnya, melaporkan Komdigi membangun sistem koneksi data antarkementerian. Informasi itu menunjukkan bahwa pembahasan integrasi data juga mencakup upaya menghubungkan sistem yang digunakan berbagai kementerian.
Perhatian pada kelembagaan dan koneksi antarkementerian
Di sisi lain, Kompas.id menyoroti rencana pembentukan badan baru yang berkaitan dengan UU Satu Data Indonesia. Ringkasan tersebut tidak menjelaskan nama, tugas, atau bentuk badan yang dimaksud. Dengan demikian, rencana itu masih perlu dilihat berdasarkan rincian kebijakan yang nantinya tersedia.
Berbagai perhatian tersebut memperlihatkan bahwa pengesahan UU SDI bukan hanya menyangkut pengelolaan data, melainkan juga pembagian peran dan koordinasi antarlembaga. Penguatan BIG dalam integrasi geospasial menjadi salah satu aspek yang disorot, sementara koneksi data antarkementerian dan kemungkinan pembentukan badan baru menjadi bagian lain dari perbincangan.
Pelaksanaan menjadi tahap berikutnya
Setelah UU disahkan, tantangan berikutnya adalah penerjemahan kebijakan ke dalam pelaksanaan. Kejelasan mengenai peran setiap lembaga dan hubungan antarsistem akan menentukan bagaimana agenda penyatuan data dijalankan. Informasi yang tersedia belum memuat rincian mengenai mekanisme tersebut.
Untuk saat ini, pengesahan UU Satu Data Indonesia menandai momentum yang dinilai penting bagi integrasi data pemerintah, dengan posisi BIG dalam urusan geospasial yang disebut semakin kuat. Rincian aturan dan langkah pelaksanaan selanjutnya akan menjadi penentu seberapa jauh kebijakan itu dapat menyatukan pengelolaan data lintas instansi.
