Utang Pemerintah Rp 10.326 Triliun, Rasio PDB Turun

Utang pemerintah mencapai Rp 10.326,93 triliun pada akhir September 2026. Nominalnya naik dari kuartal sebelumnya, sedangkan rasio terhadap PDB turun menjadi 40,30 persen.

utang-pemerintah-rp-10326-triliun-rasio-pdb-turun

Utang pemerintah Indonesia mencapai Rp 10.326,93 triliun pada akhir September 2026, atau kuartal III. Angka tersebut bertambah Rp 33,24 triliun dibandingkan posisi akhir Juni, tetapi rasionya terhadap produk domestik bruto (PDB) turun menjadi 40,30 persen dari 41,26 persen pada kuartal sebelumnya.

Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menunjukkan, nilai utang pada akhir kuartal II-2026 tercatat Rp 10.293,69 triliun. Dengan demikian, nominal utang meningkat dalam tiga bulan, sementara perbandingannya dengan PDB bergerak ke arah sebaliknya.

Perbedaan arah itu terlihat karena nilai utang dan rasio utang terhadap PDB merupakan dua ukuran berbeda. Nominal menunjukkan jumlah utang dalam rupiah, sedangkan rasio membandingkannya dengan ukuran perekonomian yang digunakan dalam laporan tersebut. Karena itu, kenaikan nominal tidak serta-merta berarti rasio ikut meningkat.

Nominal utang naik, rasio terhadap PDB turun

Dalam laporan DJPPR yang dikutip pada Jumat, 6 November 2026, pemerintah menyatakan pengelolaan utang dilakukan secara cermat dan terukur. Kebijakan itu, menurut laporan tersebut, ditujukan untuk mencapai portofolio utang yang optimal sekaligus mendukung pengembangan pasar keuangan domestik.

Perubahan rasio dari 41,26 persen menjadi 40,30 persen berarti porsinya terhadap PDB lebih rendah dibandingkan posisi akhir kuartal II. Namun, data yang tersedia tidak merinci faktor yang membuat rasio tersebut turun. Karena itu, perubahan tersebut tidak dapat langsung dikaitkan dengan satu penyebab tertentu hanya berdasarkan angka yang dipublikasikan.

Begitu pula, kenaikan Rp 33,24 triliun menunjukkan selisih posisi utang pada dua akhir kuartal, bukan uraian tentang sumber perubahan selama periode itu. Laporan menyajikan posisi total dan komposisi utang, tetapi tidak memerinci dalam bahan yang dikutip bagaimana masing-masing transaksi berkontribusi terhadap perubahan nominal.

Pemisahan antara nominal dan rasio penting agar angka utang tidak dibaca secara terpisah. Posisi Rp 10.326,93 triliun menggambarkan besarnya kewajiban pemerintah dalam rupiah, sementara angka 40,30 persen memberikan perbandingan dengan PDB. Keduanya menjelaskan aspek yang berbeda dari posisi fiskal.

SBN mendominasi komposisi utang pemerintah

Utang pemerintah terdiri atas surat berharga negara (SBN) dan pinjaman. Pada akhir September 2026, SBN menjadi komponen terbesar dengan nilai Rp 8.962,40 triliun, setara 86,79 persen dari total utang.

Sementara itu, pinjaman tercatat Rp 1.364,53 triliun atau 13,21 persen. Angka tersebut melengkapi total utang Rp 10.326,93 triliun. Komposisi ini menegaskan bahwa porsi terbesar pembiayaan utang pemerintah dalam data tersebut berasal dari penerbitan SBN, bukan pinjaman.

DJPPR juga menyebut dominasi SBN sebagai bagian dari komposisi utang pemerintah. Meski demikian, data yang disampaikan tidak menguraikan lebih jauh rincian berdasarkan jenis SBN maupun asal pinjaman. Informasi yang tersedia berfokus pada pembagian dua kelompok besar tersebut.

Perbandingan komposisi membantu pembaca memahami bentuk kewajiban yang tercatat, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan seluruh karakteristiknya. Nilai dan porsi SBN serta pinjaman merupakan potret pada satu tanggal, yakni akhir September 2026, sehingga belum menggambarkan perubahan setelah periode itu.

Angka kuartalan menjadi acuan membaca perkembangan

Perbandingan kuartal II dan III memberi gambaran bahwa utang bertambah secara nominal dalam periode tersebut, sementara rasio terhadap PDB menurun. Untuk membaca perkembangan berikutnya, kedua ukuran itu perlu diperhatikan bersamaan, begitu pula pembagian antara SBN dan pinjaman.

Data yang dirilis kali ini belum memuat posisi utang untuk kuartal setelah September 2026. Dengan demikian, angka Rp 10.326,93 triliun dan rasio 40,30 persen merupakan potret sampai akhir kuartal III, bukan gambaran posisi terbaru setelah tanggal tersebut.

Publikasi berkala berikutnya akan menjadi rujukan untuk melihat apakah pola kenaikan nominal dan penurunan rasio berlanjut atau berubah. Sampai data baru tersedia, angka kuartal III menunjukkan dua hal secara bersamaan: nilai utang pemerintah meningkat dibandingkan tiga bulan sebelumnya, tetapi porsinya terhadap PDB tercatat lebih rendah.

Reportase