Trump Pasang Badan untuk Pete Hegseth Hadapi Pemakzulan
Donald Trump membela Pete Hegseth yang menghadapi delapan pasal pemakzulan. Tuduhan terhadap Menhan AS itu mencakup perang Iran tanpa persetujuan Kongres.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump membela Menteri Pertahanan Pete Hegseth yang menghadapi upaya pemakzulan di Kongres. Trump menyatakan akan melawan langkah tersebut dan menilai Hegseth telah memenangkan dua perang untuk negaranya.
Pernyataan itu disampaikan Trump dalam wawancara telepon dengan Reuters. “Dia telah memenangkan dua perang. Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa memakzulkannya,” kata Trump, seperti dikutip Al Jazeera pada Selasa, 10 November 2026.
Trump menilai Hegseth telah memberi banyak kontribusi bagi Amerika Serikat, terutama di bidang militer. Ia juga mempertanyakan alasan anggota Kongres yang mendorong pemakzulan terhadap menteri yang memimpin Pentagon tersebut.
Trump pertanyakan alasan pemakzulan Hegseth
Dalam pembelaannya, Trump membandingkan langkah terhadap Hegseth dengan pengalaman perang Amerika Serikat sebelumnya. Ia menyebut keterlibatan negara itu di Vietnam, Afghanistan, dan Irak, yang menurutnya berlangsung lama tetapi tidak membuahkan hasil.
“Lalu, bagaimana dengan pemakzulan terhadap pihak-pihak yang terlibat di Vietnam, Afghanistan, Irak, dan sebagainya—di mana kita bertempur dalam waktu yang sangat lama namun tidak membuahkan hasil apa pun?” ujar Trump.
Trump tidak merinci dua perang yang ia maksud ketika mengatakan Hegseth telah memenangkan dua perang. Namun, pernyataan itu menjadi pembelaan langsung terhadap anak buahnya di tengah meningkatnya tekanan politik terhadap pimpinan Pentagon.
Thomas Massie ajukan delapan pasal
Upaya pemakzulan diajukan anggota Kongres dari Partai Republik, Thomas Massie, yang mewakili Kentucky. Menurut laporan AFP pada Selasa, 10 November 2026, Massie mengusulkan delapan pasal pemakzulan terhadap Hegseth.
Massie menuduh Hegseth secara ilegal melancarkan perang terhadap Iran tanpa persetujuan Kongres. Ia juga menuding menteri pertahanan itu menyalahgunakan wewenang sebagai pimpinan Pentagon.
Delapan pasal tersebut mencakup dugaan pelanggaran Undang-Undang Kewenangan Perang 1973. Massie juga memasukkan dugaan pelanggaran terkait korban sipil serta operasi militer di Yaman dan Venezuela.
Massie, yang dikenal sebagai pengkritik Trump, menuduh Hegseth “secara sadar menjalankan dan menerapkan perintah yang melanggar hukum” dengan memulai perang tanpa persetujuan Kongres. Tuduhan itu menjadi inti dari dorongan pemakzulan yang kini menghadapi proses politik di kedua kamar Kongres.
Pemungutan suara belum tentu berujung pencopotan
Dewan Perwakilan Rakyat AS yang saat ini dikuasai Partai Republik dapat menggelar pemungutan suara paling cepat pada Rabu. Sejumlah anggota parlemen dari partai Trump memberi sinyal bahwa mereka mungkin bergabung dengan Partai Demokrat untuk mendukung tuduhan terhadap Hegseth.
Pemakzulan di DPR, jika disetujui, tidak otomatis membuat Hegseth kehilangan jabatannya. Untuk menyatakan seorang pejabat bersalah, Senat membutuhkan dukungan dua pertiga anggotanya—ambang yang jauh lebih sulit dicapai.
Kesulitan itu tetap ada bahkan setelah Partai Demokrat diperkirakan mengambil alih kendali Senat pada Januari mendatang. Dengan demikian, hasil pemungutan suara di DPR akan menjadi langkah penting, tetapi belum menjadi keputusan akhir atas nasib Hegseth.
Hasil pemilu menambah tekanan politik
Dorongan pemakzulan menguat setelah pemilu paruh waktu pada Selasa pekan sebelumnya. Partai Demokrat menyapu kemenangan di kedua kamar Kongres di tengah kemarahan pemilih atas perang Iran dan kenaikan harga bahan bakar.
Partai Republik masih menguasai Kongres hingga anggota parlemen periode baru mulai bertugas pada 3 Januari. Namun, kekalahan pemilu memicu saling tuding di internal partai. Sejumlah anggota Partai Republik yang kalah bisa saja tidak hadir dalam pemungutan suara, sehingga peluang persetujuan pemakzulan di DPR dapat meningkat.
Perdebatan ini mempertemukan pembelaan Trump terhadap Hegseth dengan tuduhan bahwa keputusan militer diambil tanpa persetujuan Kongres. Tahap berikutnya akan bergantung pada dukungan anggota DPR, sementara keputusan Senat—jika proses berlanjut—menuntut dukungan yang jauh lebih besar.
