Menteri PPPA: Pembalut Bukan Barang Mewah

Menteri PPPA Arifah Fauzi menegaskan pembalut bukan barang mewah dan perempuan berhak mendapat akses produk menstruasi yang aman, layak, serta terjangkau.

menteri-pppa-pembalut-bukan-barang-mewah

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menegaskan pembalut bukan barang mewah di tengah ramainya perbincangan mengenai pajak produk menstruasi. Ia menyebut setiap perempuan berhak memperoleh akses terhadap kebutuhan menstruasi yang aman, layak, dan terjangkau.

Dalam pernyataan yang disampaikan melalui akun resmi Kementerian PPPA, Senin (2/11/2026), Arifah mengatakan pembalut merupakan kebutuhan biologis utama saat menstruasi. Pemenuhannya berkaitan dengan kesehatan, kebersihan, serta kenyamanan perempuan.

“Di tengah pro dan kontra, satu hal yang harus kita tegaskan, pembalut bukanlah barang mewah,” kata Arifah. Ia mendorong agar kebutuhan produk sanitasi menstruasi menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan, terutama bagi perempuan dari kelompok sosial ekonomi rentan.

Akses pembalut berkaitan dengan kesehatan perempuan

Arifah menilai menstruasi sebagai proses biologis alami yang dialami perempuan secara rutin dan tidak dapat dihindari. Karena itu, akses terhadap produk menstruasi tidak semestinya dipandang semata sebagai urusan kenyamanan pribadi.

Menurut dia, ketersediaan produk sanitasi menstruasi yang aman dan layak juga menyangkut pemenuhan hak kesehatan reproduksi. Produk tersebut membantu perempuan menjalani kegiatan sehari-hari dengan aman dan bermartabat.

“Setiap perempuan berhak mendapatkan akses terhadap produk sanitasi menstruasi yang aman, layak dan terjangkau,” ujar Arifah. Ia mengajak masyarakat membangun kepedulian terhadap kesehatan perempuan serta menghindari stigma maupun rasa malu yang kerap melekat pada pembahasan menstruasi.

Arifah juga meminta perspektif gender diperhitungkan dalam kebijakan lintas sektor. Kebutuhan spesifik perempuan, katanya, perlu menjadi bahan pertimbangan agar kebijakan tidak mengabaikan kebutuhan dasar mereka.

Kebutuhan menstruasi tetap penting dalam keadaan darurat

Perhatian terhadap produk menstruasi, kata Arifah, diperlukan bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga saat keadaan darurat. Dalam situasi bencana, pembalut termasuk perlengkapan yang perlu disiapkan dalam dignity kit.

Kementerian PPPA, menurut Arifah, terus melakukan advokasi kepada pihak-pihak yang menyalurkan bantuan bencana. Tujuannya agar kebutuhan perempuan tetap diperhatikan, sebab menstruasi bulanan tetap berlangsung meski seseorang berada dalam kondisi darurat.

“Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak pernah berhenti melakukan advokasi pada pihak-pihak yang memberikan bantuan bencana bahwa perempuan tetap mengalami menstruasi bulanan meskipun berada dalam kondisi darurat,” kata Arifah.

Ia menekankan pemenuhan kebutuhan dasar perempuan merupakan bagian dari upaya mewujudkan kehidupan yang lebih setara dan bermartabat. Ketika kebutuhan tersebut diperhatikan, perempuan dapat menjalani aktivitas dengan lebih sehat, aman, dan produktif.

Pajak pembalut jadi sorotan publik

Pernyataan Arifah muncul setelah pajak atas pembalut ramai dibahas di media sosial. Sejumlah warganet mempertanyakan pengenaan pajak terhadap produk yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan menstruasi.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan bahwa pembalut yang diperdagangkan di Indonesia selama ini termasuk Barang Kena Pajak. Pembelian produk itu dikenai PPN sepanjang penyerahannya memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dalam penjelasan DJP, tarif PPN untuk barang non-mewah adalah 12 persen. Namun, dasar pengenaan pajaknya menggunakan nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual, sehingga beban PPN efektif tetap setara dengan 11 persen.

Penjelasan mengenai status pajak tersebut berbeda dari sorotan Arifah tentang akses dan keterjangkauan produk. Menteri PPPA meminta kebutuhan menstruasi diperhatikan dalam kebijakan, khususnya bagi kelompok rentan, tetapi bahan pernyataannya tidak merinci perubahan aturan pajak tertentu.

Arifah mengajak berbagai pihak memastikan produk menstruasi yang aman dan layak dapat dijangkau perempuan. Perdebatan mengenai pajak pun menempatkan kebutuhan biologis ini dalam perhatian publik, sementara keterjangkauan dan ketersediaan produk tetap menjadi hal yang perlu diperhitungkan dalam kebijakan berikutnya.

Reportase