KSWP dan SKF Disiapkan Jadi Syarat Pangkat ASN
Kemenkeu menyiapkan KSWP dan SKF sebagai bagian dari persyaratan kenaikan pangkat serta promosi ASN dan anggota TNI/Polri. Pelaksanaannya menunggu kerja sama dan pengumuman resmi.
Kementerian Keuangan menyiapkan kerja sama dengan sejumlah kementerian untuk mendorong kepatuhan pajak aparatur sipil negara (ASN) serta anggota TNI/Polri. Dalam skema yang direncanakan, status kepatuhan pajak akan diperiksa sebagai bagian dari proses kenaikan pangkat dan promosi.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Iwan Djuniardi mengatakan pemerintah akan menerapkan konfirmasi status wajib pajak (KSWP) dalam sejumlah proses kepegawaian. Surat keterangan fiskal (SKF) juga disiapkan sebagai persyaratan untuk kenaikan golongan atau pangkat.
Rencana tersebut disampaikan di Bogor dan dikutip pada Jumat (13/11/2026). Iwan menyebut kebijakan ini merupakan pendekatan nudging, yakni mendorong kepatuhan melalui pengaitan kewajiban pajak dengan layanan atau proses tertentu.
KSWP masuk dalam proses kenaikan pangkat
Menurut Iwan, KSWP akan digunakan, antara lain, dalam proses kenaikan pangkat dan pendidikan. Pemerintah juga ingin memasukkan materi perpajakan ke dalam corporate university di lingkungan pemerintah serta TNI/Polri.
“Kita nudging dengan penerapan KSWP untuk misalkan kenaikan pangkat, untuk pendidikan, dan sebagainya. Kita juga ingin masukkan materi pajak ke dalam corporate university-nya pemerintah dan TNI/Polri,” ujar Iwan.
Rencana penerapan itu akan menjadi bagian dari perjanjian kerja sama Kementerian Keuangan dengan sejumlah menteri. Dengan demikian, KSWP tidak hanya dibahas sebagai instrumen pemeriksaan administrasi perpajakan, tetapi juga sebagai salah satu cara mendorong aparatur memenuhi kewajiban pajaknya.
KSWP merupakan proses yang dilakukan instansi pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu. Melalui proses tersebut, instansi dapat memperoleh keterangan mengenai status wajib pajak seseorang dan memeriksa apakah data serta kewajiban perpajakannya memenuhi ketentuan.
Status KSWP dapat dinyatakan valid atau tidak valid. Status valid diberikan apabila nama dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) sesuai dengan data dalam sistem informasi, serta wajib pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk dua tahun pajak terakhir.
SKF direncanakan menjadi syarat promosi
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan SKF juga akan dipersyaratkan dalam proses promosi dan eselonisasi. Menurut dia, ASN maupun anggota TNI/Polri tidak dapat naik golongan atau pangkat apabila belum melaksanakan kewajiban pajak.
“Untuk promosi dan eselonisasi itu nanti harus punya SKF. Tidak bisa naik golongan dan pangkat kalau belum melaksanakan kewajiban pajak. Nanti akan di-launching oleh menteri terkait termasuk menteri keuangan,” ujar Bimo.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa KSWP dan SKF memiliki peran yang berkaitan, tetapi tidak sama. KSWP dipakai untuk mengonfirmasi status wajib pajak dalam proses layanan tertentu, sedangkan SKF memuat informasi dari Direktorat Jenderal Pajak mengenai kepatuhan wajib pajak selama periode tertentu.
SKF dapat diberikan apabila wajib pajak telah menyampaikan SPT Tahunan untuk dua tahun pajak terakhir. Pemohon juga harus tidak memiliki utang pajak, atau memiliki utang tetapi sudah memperoleh izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran. Syarat lainnya, wajib pajak tidak sedang menjalani proses penanganan tindak pidana perpajakan.
Pelaksanaan menunggu kerja sama dan peluncuran
Karena kebijakan ini masih disiapkan melalui perjanjian kerja sama, penerapannya belum dijelaskan secara terperinci dalam keterangan yang disampaikan. Bimo menyebut peluncuran akan melibatkan menteri terkait, termasuk Menteri Keuangan. Belum ada keterangan lebih lanjut mengenai jadwal peluncuran maupun mekanisme pemeriksaan yang akan digunakan dalam setiap proses kepegawaian.
Bagi ASN dan anggota TNI/Polri, rencana tersebut menjadi pengingat bahwa pelaporan SPT dan penyelesaian kewajiban pajak dapat berkaitan dengan urusan karier. Pemeriksaan status pajak dirancang untuk masuk ke proses administrasi seperti kenaikan pangkat, promosi, dan pendidikan, bukan hanya menjadi urusan pelaporan tahunan.
Rincian teknis penerapan akan menentukan bagaimana persyaratan itu dijalankan di tiap instansi. Sambil menunggu pengumuman resmi dan aturan pelaksanaannya, aparatur dapat memastikan data identitas perpajakan sesuai serta kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak telah ditunaikan.
