Impor Pipa Seamless Disorot, PHK Jadi Kekhawatiran
Produsen pipa seamless meminta pemerintah mengevaluasi Masterlist dan kuota impor. Mereka khawatir fasilitas untuk produk yang tersedia di dalam negeri menekan industri lokal dan memicu PHK.
Industri pipa seamless nasional meminta pemerintah mengevaluasi fasilitas Masterlist dan kuota impor yang diberikan kepada perusahaan pendukung industri pipa. Direktur PT Indo Sino Internasional, Michael Johan Gary, menilai derasnya produk impor dapat menekan produsen dalam negeri dan berujung pada pengurangan tenaga kerja jika kondisi itu terus berlanjut.
Michael meminta Kementerian Perindustrian memastikan terlebih dahulu apakah produk yang akan diimpor memang belum tersedia di Indonesia, belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan, atau belum dapat diproduksi dalam jumlah mencukupi. Menurut dia, fasilitas impor semestinya tidak diberikan jika kebutuhan tersebut sudah bisa dipenuhi oleh industri nasional.
Dalam keterangan tertulis yang dikutip detikFinance, Kamis (5/11/2026), Michael juga menyoroti fasilitas yang diberikan kepada perusahaan pelengkap industri pipa, antara lain perusahaan pengulir dan Heat Treatment Processor. Ia berpandangan, kebijakan itu berpotensi meningkatkan tekanan terhadap produsen pipa seamless lokal.
Verifikasi kebutuhan impor diminta diperketat
Permintaan evaluasi tersebut berkaitan dengan ketentuan fasilitas impor untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2019 mengatur pembebasan bea masuk serta pajak impor yang tidak dipungut untuk barang yang belum dapat diproduksi di dalam negeri, belum memenuhi spesifikasi, atau jumlah produksinya belum mencukupi kebutuhan.
Michael meminta ketentuan itu diterapkan secara konsisten dalam proses pemberian rekomendasi Masterlist dan kuota impor. Ia menekankan perlunya pemeriksaan atas ketersediaan barang, kesesuaian spesifikasi, serta kapasitas produksi nasional sebelum fasilitas diberikan. Menurut dia, verifikasi menjadi penting agar barang impor tidak memperoleh fasilitas ketika produk sejenis sudah dapat dipasok dari dalam negeri.
“Kami memohon agar syarat yang telah ditetapkan tersebut diverifikasi dan ditegakkan secara konsisten dalam proses rekomendasi Masterlist,” kata Michael.
Ia menilai pemberian fasilitas untuk barang yang sebenarnya sudah tersedia di Indonesia bisa mengurangi pemanfaatan kapasitas produksi nasional. Dampaknya, investasi yang telah ditanamkan produsen lokal berisiko tidak digunakan secara optimal, sementara rencana investasi baru dapat terhambat.
Perbedaan perlakuan fiskal dan risiko arus kas
Persoalan yang disampaikan Michael bukan hanya persaingan dengan produk impor, tetapi juga perbedaan perlakuan fiskal. Produk impor yang memperoleh fasilitas Masterlist untuk proyek hulu migas dapat menikmati pembebasan bea masuk, serta fasilitas PPN dan PPh Pasal 22 impor yang tidak dipungut.
Di sisi lain, produsen nasional tetap membayar PPN masukan atas pembelian billet, energi, bahan penolong, dan jasa produksi. Ketika produk lokal diserahkan kepada kontraktor hulu migas dengan skema PPN tidak dipungut, PPN yang sebelumnya dibayarkan produsen berpotensi menjadi lebih bayar dan harus melalui proses restitusi.
Menurut Michael, situasi tersebut dapat menahan arus kas dan modal kerja perusahaan. Ia menilai dampak fiskal itu membuat produsen lokal menghadapi beban yang berbeda dibandingkan produk impor, terutama ketika keduanya bersaing memasok kebutuhan proyek hulu migas.
Jika berlangsung terus-menerus, tekanan terhadap pasar dan keuangan perusahaan dikhawatirkan memengaruhi kemampuan produsen mempertahankan operasional. Michael memperingatkan risiko kebangkrutan, PHK terhadap ribuan karyawan, hingga kredit macet di perbankan nasional. Kekhawatiran itu disampaikan sebagai potensi dampak, bukan sebagai pernyataan bahwa PHK atau kredit macet telah terjadi.
Kapasitas produsen lokal jadi pertimbangan
Michael menyebut sebagian anggota Asosiasi Produsen Pipa Seamless telah memiliki kemampuan produksi terintegrasi mulai dari billet. Mereka juga ditopang fasilitas manufaktur, sistem pengendalian mutu, serta sertifikasi API 5CT dan API 5L sesuai lingkup masing-masing produsen.
Keberadaan kemampuan tersebut, menurut dia, perlu menjadi bahan pertimbangan ketika pemerintah menilai pengajuan impor. Jika industri nasional mampu menghasilkan produk yang dibutuhkan dengan spesifikasi dan kapasitas yang memadai, pemberian fasilitas impor untuk barang serupa dinilai dapat mengurangi utilisasi pabrik lokal.
Michael berharap pemerintah menerapkan aturan secara konsisten agar kebijakan fasilitas impor tidak melemahkan produsen nasional dan menghambat pendalaman industri pipa seamless. Pemeriksaan terhadap kebutuhan proyek, kemampuan pasokan lokal, dan spesifikasi barang menjadi titik penting dalam penentuan rekomendasi. Bagi pelaku industri, kepastian proses itu akan menentukan apakah investasi dan kapasitas yang sudah dibangun dapat terus dimanfaatkan.
