Relaksasi DHE SDA Meluas ke Korsel, Jepang, dan Uni Eropa

Pemerintah memasukkan Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa dalam daftar tujuan ekspor yang memperoleh relaksasi DHE SDA. Eksportir pertambangan yang memenuhi syarat dapat menempatkan minimal 30 persen selama tiga bulan.

relaksasi-dhe-sda-korsel-jepang-uni-eropa

Pemerintah memperluas relaksasi kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) ke Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa. Kebijakan ini diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat (6/11/2026), setelah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas pada 3 November.

Perluasan tersebut membuka akses fasilitas khusus bagi eksportir sektor pertambangan yang memenuhi persyaratan. Sebelumnya, negara yang masuk dalam daftar penerima relaksasi adalah Amerika Serikat, Kanada, China termasuk Hong Kong, dan Australia.

“Jadi ditambah tiga negara lagi, yaitu Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa,” kata Airlangga dalam sosialisasi perkembangan implementasi DHE SDA. Ketentuan relaksasi itu diatur dalam Pasal 18A Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026.

Skema penempatan DHE SDA lebih longgar

Dalam ketentuan khusus tersebut, eksportir pertambangan yang memenuhi kriteria wajib menempatkan paling sedikit 30 persen DHE SDA selama sekurang-kurangnya tiga bulan. Dana dapat ditempatkan di bank yang menjalankan kegiatan usaha dalam valuta asing, termasuk bank devisa non-BUMN. Penukaran DHE ke rupiah juga dapat dilakukan melalui bank devisa tersebut.

Skema ini berbeda dari ketentuan umum bagi sektor nonmigas. Dalam aturan umum, eksportir sektor tersebut diwajibkan menempatkan 100 persen DHE SDA selama paling singkat 12 bulan di Bank Devisa BUMN. Untuk sektor migas, kewajiban penempatan paling sedikit 30 persen berlaku selama tiga bulan.

Relaksasi Pasal 18A bersifat pilihan, bukan kewajiban bagi semua eksportir yang memenuhi syarat. Perusahaan yang tidak menggunakan fasilitas tersebut tetap harus mengikuti aturan umum sesuai sektornya.

Penggunaan DHE SDA nonmigas dalam aturan umum tetap dapat dilakukan untuk sejumlah keperluan, antara lain membayar kewajiban kepada pemerintah seperti pajak dan PNBP, membayar dividen dalam valuta asing, membeli barang dan jasa, serta membayar pinjaman atau kebutuhan modal kerja. Penukaran ke rupiah dibatasi paling banyak 50 persen, sementara dana tetap ditempatkan pada Rekening Khusus valas.

Syarat perusahaan dan perluasan kepemilikan

Ketentuan yang dirujuk dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2026 menetapkan persyaratan bagi eksportir yang ingin memanfaatkan Pasal 18A. Perusahaan harus bergerak di sektor pertambangan dan memiliki pemegang saham yang berasal dari negara penerima relaksasi, dengan porsi kepemilikan sedikitnya 10 persen.

Pemerintah juga menyepakati perluasan kriteria eksportir. Menurut laporan yang mengutip Airlangga, fasilitas dapat diakses Badan Usaha Tetap (BUT) dengan kepemilikan saham langsung lebih dari 10 persen, serta perusahaan dengan kepemilikan tidak langsung melalui ultimate beneficial owner atau pemilik manfaat akhir. Untuk skema tidak langsung, struktur kepemilikan harus diungkapkan secara transparan kepada pemerintah.

Negara penerima relaksasi ditetapkan dengan mempertimbangkan nilai investasi yang signifikan di sektor pertambangan Indonesia serta adanya perjanjian perdagangan bilateral atau kesepahaman resmi dengan Indonesia. Perluasan ke tiga mitra baru itu menambah cakupan kebijakan yang sebelumnya terbatas pada sejumlah negara tujuan ekspor utama.

OCBC NISP masuk daftar bank penampung

Pemerintah turut menambah satu bank devisa yang dapat menampung DHE SDA, yakni PT Bank OCBC NISP Tbk. Dengan penambahan tersebut, jumlah bank yang ditetapkan menjadi 16, terdiri atas lima bank BUMN dan 11 bank non-BUMN.

Lima bank BUMN yang menjadi penampung adalah Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan Bank Syariah Indonesia. Adapun bank non-BUMN yang telah ditetapkan mencakup Standard Chartered Bank, Deutsche Bank, MUFG Bank, JPMorgan Chase Bank, Citibank, Bank of China, ICBC Indonesia, China Construction Bank Indonesia, SMBC Indonesia, HSBC Indonesia, serta OCBC NISP.

Eksportir yang memenuhi kriteria tetapi memilih tidak memakai relaksasi harus menyampaikan surat kepada Kepala Departemen Pengelolaan Kepatuhan dan Laporan Bank Indonesia. Surat itu juga ditembuskan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, paling lambat lima hari kerja setelah pengumuman.

Jika surat pernyataan tidak disampaikan, eksportir dianggap otomatis memilih fasilitas Pasal 18A. Perluasan negara dan pilihan bank penempatan ini membuat pelaku usaha perlu mencermati kembali status kepemilikan perusahaan, kebutuhan likuiditas, serta kewajiban pelaporan sebelum menentukan skema DHE SDA yang akan digunakan.

Reportase