DPR Siapkan Aturan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri
Komisi X DPR akan mendorong aturan penyetaraan ijazah luar negeri masuk dalam draf revisi UU Sisdiknas. Langkah ini disebut sebagai upaya memperjelas mekanisme pengakuan akademik.
Komisi X DPR RI akan memasukkan aturan baku mengenai penyetaraan ijazah luar negeri ke dalam draf revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Rencana itu disampaikan Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hardian Irfani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2026), di tengah sorotan atas polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Lalu menilai tata kelola dan administrasi pendidikan di Indonesia masih menyisakan persoalan, terutama dalam mekanisme pengakuan hasil akademik yang diperoleh dari luar negeri. Menurut dia, belum ada regulasi spesifik yang mengatur secara rinci bagaimana ijazah tersebut disetarakan agar memiliki pengakuan hukum di Indonesia.
Komisi X, kata Lalu, mendorong agar mekanisme itu diatur dengan jelas. Tujuannya, penyetaraan tidak hanya bergantung pada ketentuan teknis yang dinilai belum cukup kuat, tetapi memiliki landasan yang lebih tegas dalam sistem pendidikan nasional.
Polemik ijazah Gibran jadi momentum pembenahan
Pernyataan Lalu muncul setelah polemik ijazah Gibran kembali menjadi perbincangan, menyusul adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Bahan yang disampaikan Lalu tidak merinci isi putusan tersebut maupun aspek ijazah yang dipersoalkan. Ia menekankan persoalan yang lebih luas: belum adanya aturan khusus yang menjadi rujukan penyetaraan ijazah luar negeri.
Komisi X memandang polemik itu sebagai momentum untuk membenahi administrasi pendidikan. Bagi DPR, kejelasan aturan dibutuhkan agar prosedur pengakuan hasil akademik tidak menimbulkan tafsir berbeda dan tidak berujung pada sengketa di lembaga lain.
“Kami tentu meminta kepada stakeholder, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam hal penyetaraan hasil akademik yang ada di luar negeri, itu tentu harus memiliki mekanisme sendiri,” kata Lalu di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan.
Ia menegaskan bahwa penyetaraan perlu memiliki mekanisme yang dapat dijadikan pegangan. Dengan aturan yang lebih terang, proses pengakuan pendidikan dari luar negeri diharapkan memiliki dasar dan prosedur yang jelas, alih-alih bergantung pada penafsiran atas ketentuan yang tersebar.
Aturan yang ada dinilai belum cukup kuat
Selama ini, pemerintah menggunakan aturan internal, antara lain Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri, untuk menerjemahkan atau menyetarakan nilai akademik lulusan luar negeri. Namun, Lalu menilai ketentuan tersebut belum cukup kuat untuk menjawab kebutuhan pengaturan secara menyeluruh.
Salah satu hal yang disorot ialah standar konversi nilai. Tanpa aturan yang jelas, mekanisme untuk menilai dan menyetarakan hasil akademik dapat menjadi sumber ketidakpastian. Lalu tidak memerinci bentuk standar yang akan diusulkan, tetapi ia menegaskan perlunya regulasi yang tegas dan dapat menjadi acuan.
“Nah, karena tidak ada aturan atau regulasi yang jelas, maka kami di Komisi X mendorong regulasi itu harus ada, harus jelas, sehingga tidak ada lagi gugat-menggugat ke lembaga lain,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menempatkan revisi UU Sisdiknas sebagai jalur yang hendak ditempuh Komisi X untuk mengatur persoalan penyetaraan. Dengan memasukkan ketentuan itu ke dalam draf, DPR berharap aturan mengenai pengakuan ijazah luar negeri memiliki landasan yang lebih kuat daripada sekadar regulasi internal kementerian.
Ketentuan penyetaraan masuk draf revisi Sisdiknas
Komisi X sepakat mendorong pengaturan penyetaraan ijazah luar negeri dalam draf revisi UU Sisdiknas. Rencana tersebut masih berada pada tahap penyusunan draf, sehingga rincian mekanisme, standar, maupun bentuk ketentuan yang akan diterapkan belum dijelaskan dalam pernyataan Lalu.
Yang telah disampaikan adalah arah kebijakannya: pemerintah perlu memiliki mekanisme khusus, sementara DPR ingin aturan itu memiliki kejelasan dan kekuatan yang memadai. Pembahasan selanjutnya akan menentukan bagaimana prinsip tersebut diterjemahkan menjadi pasal-pasal dalam revisi undang-undang.
Perdebatan mengenai ijazah Gibran dengan demikian membuka perhatian pada persoalan administrasi yang lebih luas, bukan hanya pada satu kasus. Kejelasan aturan penyetaraan akan menjadi penting ketika revisi UU Sisdiknas dibahas, terutama agar masyarakat memiliki rujukan yang pasti mengenai pengakuan hasil pendidikan dari luar negeri.
