Rehabilitasi Napi Narkoba di Pulau Kosong Disorot DPR
Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira meminta pemerintah mengkaji biaya rehabilitasi napi narkoba di pulau kosong. Nusakambangan dinilai bisa menjadi opsi karena memiliki lahan dan infrastruktur pendukung.
Wacana rehabilitasi narapidana kasus narkotika di pulau kosong perlu dihitung cermat, terutama karena pembangunan fasilitas baru berpotensi membutuhkan anggaran besar. Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan efisiensi dan melihat kemungkinan memanfaatkan Pulau Nusakambangan.
Gagasan tersebut disiapkan pemerintah sebagai salah satu cara mengatasi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas). Namun, menurut Hugo, pemilihan pulau kosong bukan sekadar menentukan lokasi. Pemerintah juga harus menyiapkan infrastruktur dasar yang belum tentu tersedia di sana.
“Kalau di pulau kosong perlu membangun infrastruktur pendukung, dermaga, dan lain-lain. Di Pulau Nusakambangan masih banyak lahan kosong. Sudah ada infrastruktur pendukung,” kata Hugo saat dihubungi, Minggu (11/10/2026).
DPR minta biaya rehabilitasi napi dikaji
Hugo menyebut gagasan pembangunan mega prison di sebuah pulau di pantai utara bukan hal baru. Menurut dia, rencana tersebut telah dibicarakan sejak dua tahun sebelumnya. Meski demikian, ia meminta pemerintah menilai kembali kebutuhan dan konsekuensi anggaran sebelum menentukan lokasi maupun skema pelaksanaannya.
Perhatian itu muncul di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dijalankan pemerintah. Pembangunan di pulau yang belum memiliki sarana pendukung, kata Hugo, dapat menambah kebutuhan biaya. Dermaga menjadi salah satu fasilitas yang perlu dipikirkan, bersama infrastruktur lain untuk mendukung kegiatan rehabilitasi.
“Karena ini semua tergantung anggaran di tengah berbagai efisiensi yang dilakukan,” ujarnya.
Hugo menilai Pulau Nusakambangan dapat dipertimbangkan karena masih memiliki lahan kosong dan telah dilengkapi infrastruktur pendukung. Perbandingan itu, menurut dia, penting agar rencana rehabilitasi tidak langsung berujung pada pembangunan fasilitas dari awal di pulau yang belum memiliki sarana dasar.
Namun, ia tidak menyebut Nusakambangan sebagai keputusan final. Pilihan lokasi, menurut pernyataannya, tetap perlu disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Pemerintah juga perlu memperhitungkan kebutuhan pembinaan para narapidana yang akan ditempatkan di fasilitas tersebut.
Yusril paparkan konsep pembinaan di pulau
Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya mengatakan pemerintah telah menerima masukan mengenai lokasi rehabilitasi terpusat bagi narapidana pengguna atau pemakai narkotika. Masukan itu disampaikan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aris, setelah bertemu Presiden.
Dalam keterangan pers di Jakarta Selatan, Jumat (9/10), Yusril menyampaikan kemungkinan melibatkan TNI dan Polri. Pemerintah, kata dia, mempertimbangkan pulau-pulau yang tidak berpenghuni. Ia menyebut ada pulau dengan luas hingga 700 hektare yang tidak dihuni manusia dan menjadi habitat buaya.
“Ya kita memilih pulau-pulau yang kosong, yang tidak ada penghuninya. Banyak kita pulau yang kadang-kadang luasnya sampai 700 hektare tidak ada manusianya, malah buaya tinggal di situ,” kata Yusril.
Konsep yang disampaikan Yusril tidak hanya berupa pemindahan narapidana. Mereka direncanakan mendapat pelatihan kedisiplinan dari TNI atau Polri serta keterampilan, termasuk bertani dan menjadi nelayan. Pemerintah menggambarkan kegiatan tersebut sebagai bagian dari pembinaan terhadap korban penyalahgunaan narkotika.
Rencana itu masih berupa wacana yang perlu diterjemahkan ke dalam skema pelaksanaan. Pernyataan Yusril menjelaskan gambaran pembinaan, sedangkan catatan Hugo menyoroti kesiapan lokasi dan pembiayaan. Keduanya menunjukkan bahwa pembahasan tidak berhenti pada penentuan pulau, tetapi juga menyangkut fasilitas dan bentuk kegiatan rehabilitasi.
Amnesti disebut sebagai opsi mengurangi kepadatan lapas
Hugo juga mendorong pemerintah mempertimbangkan langkah lain untuk mengatasi kepadatan lapas dan rumah tahanan. Salah satu opsi yang ia sebut adalah pemberian amnesti kepada narapidana dalam kategori tertentu. Ia mengingatkan bahwa perkembangan pelaksanaan program tersebut masih perlu diklarifikasi.
“Amnesti untuk beberapa kategori napi untuk mengatasi over capacity lapas/rutan. Cuma sampai saat ini sudah sampai di mana pelaksanaannya, mesti diklarifikasi lagi,” ujar Hugo.
Dengan demikian, wacana rehabilitasi di pulau kosong berada di antara dua kebutuhan: menyiapkan pembinaan bagi narapidana pengguna narkotika dan mencari jalan untuk mengurangi beban lapas. Pemerintah perlu menimbang usulan lokasi, kebutuhan infrastruktur, serta kemampuan anggaran sebelum memutuskan langkah berikutnya.
Perbandingan dengan Nusakambangan menjadi salah satu masukan yang diajukan DPR karena pulau itu disebut memiliki lahan kosong dan sarana pendukung. Sementara itu, opsi amnesti menunjukkan bahwa penanganan kelebihan kapasitas dapat dibahas melalui lebih dari satu jalur. Kejelasan soal pelaksanaan dan pembiayaan akan menentukan bagaimana wacana tersebut bergerak dari gagasan menjadi kebijakan.
