Overkapasitas Lapas: Revisi UU dan Opsi Pulau
Overkapasitas lapas yang disebut mencapai 185 persen memunculkan gagasan revisi undang-undang dan rehabilitasi di pulau. Rincian kebijakannya masih perlu diperjelas.
Overkapasitas lapas yang banyak dihuni narapidana kasus narkoba memunculkan sejumlah gagasan penanganan, mulai dari mengubah undang-undang hingga menyiapkan pulau sebagai lokasi rehabilitasi. Di tengah usulan tersebut, Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan menyiapkan skema rehabilitasi bagi warga binaan, sementara pemerintah dikabarkan menyiapkan pulau kosong untuk keperluan serupa.
Persoalan kepadatan lembaga pemasyarakatan bukan sekadar soal jumlah penghuni. Kondisi itu juga mendorong pembahasan mengenai cara menangani perkara narkotika dan kebutuhan rehabilitasi. Namun, rincian mengenai perubahan aturan maupun rencana penggunaan pulau belum dijelaskan dalam informasi yang tersedia.
Overkapasitas lapas dan gagasan perubahan aturan
Salah satu sorotan dalam rangkaian informasi tersebut adalah tingkat overkapasitas lapas yang disebut mencapai 185 persen. Angka itu menggambarkan besarnya tekanan terhadap ruang hunian, sekaligus menjadi latar bagi munculnya usulan untuk meninjau kembali kebijakan terkait narapidana narkoba.
Revisi undang-undang disebut sebagai salah satu kemungkinan solusi. Perubahan aturan dapat menjadi ruang untuk membahas kembali pendekatan terhadap perkara narkotika, termasuk penempatan warga binaan dan pilihan rehabilitasi. Meski begitu, belum ada rincian mengenai pasal yang akan diubah, arah revisinya, ataupun tahapan pembahasannya.
Karena itu, gagasan mengubah undang-undang masih perlu dibedakan dari keputusan resmi yang telah ditetapkan. Informasi yang beredar menunjukkan adanya dorongan untuk mencari jalan keluar, tetapi belum cukup menjelaskan bentuk kebijakan yang akan dipilih pemerintah maupun dampaknya terhadap penghuni lapas.
Skema rehabilitasi dan rencana pulau kosong
BNN menyatakan menyiapkan skema rehabilitasi bagi warga binaan sebagai bagian dari dukungan terhadap penanganan overkapasitas. Rencana ini menempatkan rehabilitasi sebagai salah satu pilihan yang tengah disiapkan, bukan sekadar memindahkan penghuni dari satu tempat ke tempat lain.
Pemerintah juga dikabarkan menyiapkan pulau kosong sebagai lokasi rehabilitasi narapidana narkoba. Gagasan itu muncul berdampingan dengan usulan mengenai pulau berbuaya yang menjadi perhatian dalam pemberitaan. Akan tetapi, informasi yang tersedia belum memerinci lokasi pulau, bentuk fasilitas, jumlah orang yang akan ditempatkan, maupun mekanisme pengamanannya.
Perbedaan antara wacana pulau dan rencana rehabilitasi juga penting diperjelas. Rehabilitasi membutuhkan skema layanan, sementara pemindahan tempat saja tidak menjawab kebutuhan tersebut. Tanpa keterangan lebih lengkap, publik belum dapat menilai bagaimana rencana pulau akan dijalankan atau bagaimana kaitannya dengan skema yang disiapkan BNN.
Perlindungan warga binaan tetap menjadi perhatian
Di tengah pembahasan solusi, Komnas HAM tercatat menerima 42 aduan terkait pelanggaran di lapas. Informasi tersebut menambah dimensi lain dalam persoalan pemasyarakatan: kebijakan untuk mengurangi kepadatan perlu berjalan seiring perhatian terhadap perlindungan hak warga binaan.
Aduan itu tidak dengan sendirinya menjelaskan jenis pelanggaran, lokasi kejadian, atau hasil penanganannya. Namun, jumlah pengaduan yang disebutkan menunjukkan pentingnya memastikan bahwa setiap kebijakan baru memiliki mekanisme pengawasan dan saluran pengaduan yang dapat diakses.
Rencana rehabilitasi, penggunaan pulau, maupun revisi undang-undang pada akhirnya perlu dijelaskan secara terbuka. Publik masih membutuhkan informasi tentang dasar kebijakan, sasaran program, serta cara pemerintah memastikan keselamatan dan pemenuhan hak para warga binaan.
Overkapasitas lapas menuntut jawaban yang lebih menyeluruh daripada sekadar menambah lokasi penempatan. Langkah berikutnya akan bergantung pada kejelasan rancangan dan pelaksanaannya: apakah rehabilitasi benar-benar menjadi bagian dari solusi, dan bagaimana perubahan aturan dapat mencegah persoalan serupa terus berulang.
