Guru PPPK Paruh Waktu Diangkat Penuh Waktu pada 2027
Pemerintah merencanakan pengangkatan 242.482 guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Penataan guru akan berjalan bertahap hingga 2029.
Pemerintah berencana mengangkat 242.482 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyebut langkah itu bagian dari penataan guru yang akan berjalan bertahap hingga 2029, sekaligus upaya memberikan kepastian status bagi tenaga pendidik.
Dalam keterangan yang diberitakan JPNN.com, Mu’ti menjelaskan bahwa penataan tersebut mencakup guru PPPK paruh waktu, guru PPPK, serta pemenuhan kebutuhan guru melalui rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS). Pemerintah menyatakan program itu merupakan bagian dari prioritas yang berkaitan dengan guru.
Pengangkatan guru paruh waktu menjadi penuh waktu disebut berlangsung otomatis, tanpa seleksi. Status mereka juga akan dialihkan menjadi pegawai pemerintah pusat. Namun, informasi yang disampaikan belum merinci perubahan penghasilan atau komponen kesejahteraan lain yang akan diterima masing-masing guru.
Pengangkatan 242.482 guru dimulai Januari 2027
Menurut Abdul Mu’ti, sebanyak 242.482 guru PPPK paruh waktu akan beralih menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Mekanisme otomatis tanpa seleksi itu berlaku untuk pengangkatan ke status penuh waktu sebagaimana dijelaskan dalam keterangan tersebut.
Rencana ini menjadi bagian dari pembenahan tata kelola guru. Pemerintah menyebut penataan diperlukan untuk memberikan kepastian status sekaligus mendukung keberlanjutan layanan pendidikan. Pelaksanaannya tidak disebut berlangsung sekaligus untuk seluruh agenda kepegawaian, melainkan bertahap.
Pengalihan status menjadi pegawai pemerintah pusat juga menjadi salah satu unsur dalam perubahan tersebut. Bagi guru yang selama ini berstatus PPPK paruh waktu, kepastian tentang waktu dan mekanisme pengangkatan menjadi informasi penting. Meski demikian, rincian teknis pelaksanaan dan tahapan administratifnya belum dijabarkan dalam keterangan yang tersedia.
Guru PPPK dapat mengikuti seleksi menjadi PNS
Di luar pengangkatan guru paruh waktu, pemerintah membuka kesempatan bagi guru PPPK yang memenuhi persyaratan administrasi untuk menjadi guru PNS. Berbeda dari perubahan status paruh waktu menjadi penuh waktu, jalur menuju PNS ini akan dilakukan melalui seleksi.
Seleksi tersebut direncanakan berlangsung secara bertahap mulai 2027. Abdul Mu’ti tidak menyampaikan jumlah guru yang akan mengikuti proses itu ataupun rincian persyaratan selain pemenuhan syarat administrasi. Karena itu, kesempatan tersebut tidak serta-merta berarti seluruh guru PPPK akan beralih menjadi PNS.
Perbedaan dua jalur ini penting dicermati. Pengangkatan dari PPPK paruh waktu ke PPPK penuh waktu disebut otomatis tanpa seleksi, sedangkan guru PPPK yang ingin menjadi PNS harus memenuhi syarat dan mengikuti seleksi. Keduanya merupakan bagian dari agenda penataan, tetapi memiliki mekanisme yang berbeda.
Penataan guru berlangsung hingga 2029
Jumlah guru PPPK yang tercatat saat ini mencapai 935.316 orang. Pemerintah merencanakan penataan menuju status pegawai pemerintah pusat secara bertahap mulai 2027 sampai 2029. Keterangan tersebut tidak merinci pembagian jumlah guru yang akan ditata pada setiap tahun.
Selain penataan status, agenda pemerintah juga mencakup pemenuhan kebutuhan guru melalui rekrutmen CPNS secara bertahap. Dengan demikian, rencana yang disampaikan tidak hanya menyasar guru PPPK paruh waktu, tetapi juga menyangkut pengelolaan guru PPPK dan kebutuhan tenaga pendidik melalui jalur rekrutmen.
Abdul Mu’ti menyampaikan rencana itu pada Kamis (6/10), sebagaimana dikutip JPNN.com. Tahun tidak dicantumkan dalam keterangan yang tersedia. Informasi tentang besaran gaji, tunjangan, maupun dampak langsung terhadap pendapatan guru juga belum disampaikan.
Pemerintah menyebut penataan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepastian status dan mendukung layanan pendidikan. Seberapa jauh agenda itu berdampak pada kesejahteraan guru akan bergantung pada rincian kebijakan dan pelaksanaannya. Guru yang menunggu perubahan status perlu mencermati pengumuman resmi berikutnya, terutama mengenai tahapan administratif dan ketentuan yang berlaku.
