BYD Subang: 90 Persen Karyawan WNI, Ini Komposisinya

BYD menyebut 90 persen dari hampir 6.000 karyawan pabrik Subang adalah WNI. Perusahaan menjelaskan tantangan merekrut pekerja lokal dan upaya pelatihan.

byd-subang-komposisi-karyawan-wni

PT BYD Motor Indonesia menyebut 90 persen dari hampir 6.000 karyawan di pabriknya di Subang, Jawa Barat, merupakan warga negara Indonesia. Dari pekerja WNI tersebut, 80 persen berasal dari Jawa Barat. Adapun 30 persen dari kelompok pekerja asal provinsi itu merupakan warga Subang atau masyarakat sekitar pabrik.

Penjelasan komposisi tenaga kerja itu disampaikan Head of Public & Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan, dalam kunjungan media ke pabrik BYD di Subang, Selasa (10/11/2026). Pernyataan tersebut muncul di tengah sorotan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal, setelah fasilitas produksi itu sempat didemo organisasi masyarakat (ormas).

Dalam aksi tersebut, ormas menuntut perusahaan membuka kesempatan kerja lebih luas bagi masyarakat setempat. BYD menyampaikan data pekerjanya untuk menjelaskan seberapa besar tenaga kerja Indonesia, termasuk warga Jawa Barat dan Subang, yang telah direkrut.

Komposisi pekerja BYD dan tantangan tenaga berpengalaman

Luther mengatakan, jumlah pekerja asal Subang belum lebih besar karena perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang sudah berpengalaman di industri otomotif. Menurutnya, wilayah Subang sebelumnya belum memiliki fasilitas manufaktur kendaraan roda empat, sehingga ketersediaan kandidat dengan pengalaman yang sesuai masih terbatas.

Salah satu persyaratan untuk bekerja di pabrik BYD adalah pengalaman minimal satu hingga dua tahun di industri otomotif, terutama di fasilitas produksi. Untuk posisi tertentu, seperti operator, engineering, dan quality control (QC), pengalaman yang diminta dapat mencapai tiga sampai empat tahun.

Persyaratan tersebut membuat perusahaan mencari sebagian tenaga kerja dari daerah lain di Jawa Barat yang telah memiliki fasilitas manufaktur. Luther mengatakan kebutuhan itu menjadi salah satu alasan BYD belum bisa mengandalkan pekerja dari sekitar pabrik sepenuhnya.

“Kami terpaksa harus mendapatkan beberapa talent yang mungkin berasal dari area Jawa Barat yang sudah atau saat ini masih ada fasilitas manufakturing,” kata Luther.

Meski pengalaman menjadi pertimbangan, BYD tetap membuka peluang bagi lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK). Namun, menurut Luther, kebutuhan pekerja dengan kualifikasi tersebut saat ini tidak lebih dari 10 persen. Angka itu menggambarkan terbatasnya porsi kebutuhan tenaga kerja yang dapat diisi oleh lulusan SMK, bukan keseluruhan komposisi karyawan.

Koordinasi rekrutmen dan pelatihan pekerja

Untuk menjaring kandidat dari sekitar pabrik, BYD berkoordinasi dengan dinas tenaga kerja setempat. Perusahaan juga menggunakan aplikasi rekrutmen yang direkomendasikan pemerintah daerah. Jalur tersebut diharapkan membantu perusahaan menemukan pelamar lokal yang memenuhi kualifikasi pekerjaan.

Upaya lain dilakukan melalui pelatihan. BYD mengirimkan ratusan pekerja ke luar negeri untuk menyiapkan tenaga ahli. Setelah kembali, mereka diharapkan dapat berbagi pengetahuan dan membantu melatih karyawan baru di Indonesia.

Program itu menjadi bagian dari upaya perusahaan membangun keterampilan tenaga kerja di dalam negeri, terutama untuk kebutuhan manufaktur yang mensyaratkan pengalaman. Luther mengatakan pekerja yang mengikuti pelatihan di luar negeri dipersiapkan agar dapat mentransfer pengetahuan kepada calon karyawan yang masih memiliki pengalaman satu atau dua tahun.

“Ada beberapa yang kita kirimkan ke luar negeri, jumlahnya sekitar ratusan, supaya dia saat pulang ke sini bisa menjadi tenaga terampil dan bisa mentransfer pengetahuannya kepada calon karyawan baru,” ujar Luther.

Menperin minta perbedaan pandangan dipertemukan

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Sarmuji mengatakan telah menerima informasi mengenai demonstrasi di pabrik BYD. Ia menyatakan terbuka untuk meninjau langsung fasilitas tersebut bila diperlukan. Menurut dia, penyelesaian persoalan serapan tenaga kerja tidak hanya berada di lingkup Kementerian Perindustrian.

Sarmuji menilai, perusahaan dan masyarakat bisa memiliki pandangan berbeda tentang kecukupan pekerja lokal. Perusahaan mungkin merasa telah merekrut tenaga kerja setempat, sementara masyarakat menilai jumlahnya belum memadai. Perbedaan itu, menurutnya, perlu dijembatani melalui penjelasan yang dapat dipahami kedua pihak.

Ia juga menyebut pemerintah dapat melakukan kunjungan di luar kementerian apabila diperlukan untuk mengecek persoalan tersebut. Penanganan yang mempertemukan sudut pandang industri dan warga dinilai penting agar perbedaan persepsi tidak terus berulang.

Data komposisi pekerja BYD memberi gambaran mengenai asal tenaga kerja di pabrik Subang, tetapi tuntutan warga dan kebutuhan kualifikasi perusahaan tetap menjadi dua hal yang perlu dicermati bersama. Ke depan, koordinasi rekrutmen dan pelatihan akan menjadi salah satu jalur untuk memperluas peluang pekerja lokal, sekaligus menjawab kebutuhan tenaga berpengalaman di industri otomotif.

Reportase