UU Pelindungan Ketenagakerjaan Atur Hak Pekerja dan Ojol

UU Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur formula upah minimum, dana cadangan pesangon, jaminan sosial bagi pekerja informal dan kurir digital, serta pembatasan PKWT dan alih daya.

uu-pelindungan-ketenagakerjaan-hak-pekerja-ojol

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan resmi terbit pada November 2026. Regulasi ini mengatur sejumlah perlindungan baru, mulai dari perubahan mekanisme penetapan upah minimum dan kepastian pembayaran pesangon hingga jaminan sosial bagi pekerja informal, termasuk pengemudi dan kurir platform digital.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Edy Wuryanto, yang terlibat dalam Panitia Kerja penyusunan undang-undang tersebut, mengatakan aturan ini ditujukan untuk memperkuat posisi pekerja dalam hubungan industrial. Perlindungan yang diatur mencakup peningkatan kesejahteraan, kepastian saat terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), dan pengawasan atas pelaksanaan aturan ketenagakerjaan.

“Kita ingin pekerja mendapatkan upah yang lebih layak, jaminan ketika menghadapi pemutusan hubungan kerja, perlindungan sosial, serta pengawasan yang benar-benar mampu menegakkan hukum ketenagakerjaan,” ujar Edy.

Formula upah minimum dan survei KHL

Salah satu perubahan dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan menyangkut formula penetapan upah minimum. Rentang indeks yang sebelumnya berada pada 0,1 hingga 0,3 kini dinaikkan menjadi 0,5 hingga 1,0. Perubahan itu membuka ruang kenaikan upah minimum yang lebih besar, dengan tetap mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Regulasi ini juga memperkuat penggunaan indikator Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Survei KHL akan dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS), menggantikan mekanisme sebelumnya yang dilakukan Dewan Pengupahan Daerah.

Hasil survei BPS akan menjadi bahan rekomendasi Dewan Pengupahan Daerah kepada gubernur. Pemerintah daerah kemudian membandingkan hasil perhitungan upah berdasarkan formula dengan nilai KHL, lalu menggunakan angka yang lebih tinggi sebagai dasar rekomendasi.

Menurut Edy, mekanisme tersebut memberi perlindungan melalui dua pendekatan, yakni formula dan kebutuhan hidup layak. Ia menekankan upah minimum perlu mempertimbangkan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dana cadangan pesangon untuk menghadapi PHK

Undang-undang ini mewajibkan pemberi kerja menyediakan dana cadangan pesangon. Dana tersebut dimaksudkan untuk memastikan perusahaan dapat memenuhi kewajiban pembayaran hak pekerja ketika terjadi PHK.

Edy menilai persoalan pesangon selama ini bukan hanya menyangkut besaran hak, tetapi juga kemampuan dan kepatuhan perusahaan untuk membayarkannya. Karena itu, kewajiban menyiapkan dana cadangan diharapkan membuat hak pekerja dapat dipenuhi, bukan hanya tercantum dalam aturan.

“Pengusaha wajib menyiapkan dana cadangan pesangon. Ini merupakan bentuk antisipasi agar hak pekerja tidak hanya bagus di atas kertas, tetapi benar-benar bisa dibayarkan ketika terjadi PHK,” ujar Edy.

Pengelolaan dana cadangan itu akan dilakukan oleh lembaga pemerintah. Namun, bentuk kelembagaan dan mekanisme operasionalnya masih menunggu pengaturan lebih lanjut dari pemerintah.

Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban penyediaan dana tersebut dapat dikenai sanksi administratif hingga penghentian kegiatan usaha. Edy menyebut konsekuensi itu sebagai bagian dari upaya memastikan kewajiban pemberi kerja dijalankan.

Jaminan sosial bagi pekerja informal dan kurir digital

Perlindungan sosial dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga diperluas kepada pekerja informal dan orang yang bekerja melalui platform digital, termasuk kurir serta penyedia layanan berbasis aplikasi. Pemberi kerja, termasuk perusahaan platform digital, diwajibkan memberikan perlindungan sesuai ketentuan undang-undang.

Bagi pekerja informal yang masuk kategori rentan, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat memberikan bantuan iuran. Perlindungan minimum yang disebut dalam aturan mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Ketentuan ini menempatkan pekerja berbasis aplikasi dalam cakupan perlindungan sosial yang sebelumnya kerap menjadi perhatian dalam pembahasan hubungan kerja. Meski demikian, kewajiban platform dan pelaksanaan perlindungannya tetap mengacu pada aturan serta ketentuan operasional yang berlaku.

PKWT dibatasi, ruang alih daya dipersempit

UU tersebut turut membatasi perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Masa kerja PKWT ditetapkan paling lama dua tahun dan hanya dapat diperpanjang dua kali. Setiap perpanjangan dibatasi maksimal satu tahun.

Adapun pekerjaan yang dapat dialihdayakan dibatasi pada empat jenis jasa penunjang: kebersihan, penyediaan makanan bagi pekerja, pengamanan, dan angkutan pekerja. Untuk BUMN serta sektor pertambangan dan perminyakan, alih daya hanya diperbolehkan bagi kegiatan jasa penunjang di bidang masing-masing melalui anak perusahaan terkait.

Edy menilai pembatasan itu diperlukan untuk meningkatkan kepastian hubungan kerja dan mencegah penggunaan sistem alih daya secara berlebihan. Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan regulasi perlu diukur dari terpenuhi atau tidaknya hak pekerja.

Sejumlah ketentuan, terutama mengenai pengelolaan dana pesangon, masih memerlukan aturan pelaksana. Tahap berikutnya akan menentukan bagaimana perlindungan yang tertulis dalam undang-undang diterapkan di tempat kerja dan bagi pekerja platform digital.

Reportase