Reshuffle Kabinet Prabowo: Konsolidasi dan Kalkulasi Politik

Reshuffle kabinet terbesar Prabowo sejauh ini mengubah sejumlah posisi strategis, menempatkan loyalis dan teknokrat, serta memperlihatkan upaya konsolidasi kekuasaan menjelang dua tahun pemerintahan.

reshuffle-kabinet-prabowo-konsolidasi-kalkulasi-politik

Presiden Prabowo Subianto merombak kabinet pada 1 Oktober 2026 dengan mengangkat 10 menteri dan wakil menteri serta delapan pimpinan lembaga. Perombakan ketujuh sekaligus yang terbesar selama pemerintahannya itu dinilai para analis sebagai upaya mengonsolidasikan kekuasaan menjelang dua tahun masa jabatan Prabowo pada 20 Oktober.

Skala besar dan waktu pengumuman yang mendadak membuat reshuffle ini dipandang lebih dari sekadar evaluasi rutin terhadap kinerja pejabat. Sejumlah posisi strategis berubah, sementara tokoh kepercayaan presiden dan teknokrat mendapat tempat penting di pemerintahan.

Menurut pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Wawan Mas’udi, ketidakpastian yang muncul setelah perombakan tampaknya sengaja diciptakan. Situasi itu, kata dia, dapat membuat para menteri dan pembantu presiden tetap waspada.

Langkah tersebut juga berlangsung ketika Prabowo masih perlu mengelola koalisi besar yang menopang pemerintahannya. Kabinetnya terdiri atas 49 menteri dan 57 wakil menteri yang berasal dari 10 partai. Jumlah dan keragaman unsur politik itu membuat pembagian posisi menjadi bagian penting dalam menjaga dukungan terhadap pemerintahan.

Posisi strategis bergeser dalam reshuffle kabinet

Sejumlah perubahan menyentuh pejabat yang dikenal memiliki hubungan dekat dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Kapolri Listyo Sigit Prabowo dipindahkan menjadi Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), sedangkan mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno ditugaskan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden.

Listyo memiliki riwayat panjang dengan Jokowi. Ia pernah menjadi Kapolresta Solo saat Jokowi menjabat wali kota pada 2011, kemudian menjadi ajudan presiden selama dua tahun setelah Jokowi terpilih pada 2014. Pada 2021, Jokowi mengangkatnya menjadi Kapolri.

Pratikno juga merupakan bagian penting dari pemerintahan Jokowi. Ia menjabat Menteri Sekretaris Negara selama dua periode, sebelum langsung masuk kabinet Prabowo pada Oktober 2024 sebagai Menko PMK. Kini, keduanya memimpin lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, tetapi kewenangannya dinilai lebih terbatas dibanding jabatan sebelumnya.

Kepala KSP dan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden umumnya dipandang sebagai posisi yang lebih bersifat simbolis. Pergeseran tersebut, menurut para analis, dapat dibaca sebagai penataan ulang pengaruh di lingkar pemerintahan, meski keduanya tetap menduduki jabatan penting.

Perubahan lain terjadi di bidang politik dan keamanan. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurachman dipindahkan dari KSP menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Jabatan itu mengoordinasikan delapan kementerian yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan.

Kepala Badan Narkotika Nasional Suyudi Ario Seto kemudian diangkat menjadi Kapolri. Posisi tersebut memiliki pengaruh besar karena memimpin kepolisian di seluruh Indonesia. Dudung diketahui dekat dengan Prabowo dan pernah terbuka mendukung pencalonannya pada Pilpres 2024 setelah pensiun dari militer.

Teknokrat masuk, kalkulasi politik tetap berjalan

Di tengah penempatan loyalis, Prabowo juga memberi ruang kepada kalangan profesional. Salah satu contohnya adalah pengangkatan diplomat karier Arrmanatha Christiawan Nasir untuk menggantikan Sugiono sebagai menteri luar negeri. Sebelum ditunjuk, Arrmanatha menjabat wakil menteri luar negeri.

Wawan menilai reshuffle memperlihatkan perpaduan antara sikap politik presiden dan dinamika internal kementerian, termasuk penilaian atas profesionalisme serta kinerja menteri. Ia juga menyebut pertimbangan elektoral sebagai salah satu unsur yang mungkin diperhitungkan, yakni sejauh mana kinerja kementerian dapat memberi keuntungan politik bagi presiden.

Sugiono, loyalis Prabowo sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, mendapat posisi Menko PMK menggantikan Pratikno. Penugasan itu dipandang sebagai promosi karena ia akan mengoordinasikan delapan kementerian, termasuk kementerian yang mengelola program kesehatan dan pendidikan.

Program di bidang tersebut bersentuhan langsung dengan kehidupan jutaan warga. Jika pelaksanaannya dinilai berhasil dan mendapat respons baik, kata para analis, dampaknya dapat memperkuat posisi politik Prabowo menjelang kemungkinan kontestasi Pilpres 2029.

Dengan demikian, reshuffle ini membawa dua pesan sekaligus: presiden menata ulang kendali atas pemerintahan, tetapi juga perlu merawat kepentingan partai-partai pendukungnya. Efektivitas susunan baru akan bergantung pada kemampuan para pejabat menjalankan program dan bekerja lintas kementerian. Hasil kerja mereka dalam beberapa bulan mendatang akan menjadi ukuran apakah perombakan besar ini benar-benar memperkuat pemerintahan, bukan sekadar mengubah susunan jabatan.

Reportase