Pemutihan Pajak Sumut November 2026, Tunggakan Dihapus
Pemprov Sumatera Utara menggelar pemutihan PKB pada 2–30 November 2026. Program ini menghapus tunggakan pokok pajak kendaraan dan pajak progresif.
Pemutihan pajak kendaraan bermotor di Sumatera Utara berlangsung pada 2–30 November 2026. Dalam program tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menghapus tunggakan pokok pajak kendaraan dan pajak progresif, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
Warga dapat melakukan pembayaran melalui aplikasi SIGNAL atau e-SAMSAT. Pemerintah daerah menyebut program ini sebagai kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan sekaligus mendorong tertib administrasi kepemilikan kendaraan.
Program pemutihan pajak Sumut hanya berlangsung sebulan
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara, Erwin Hotmansah Harahap, menyampaikan bahwa keringanan tersebut berlaku selama satu bulan, mulai 2 hingga 30 November 2026. Karena masa program sudah ditentukan, masyarakat perlu memperhatikan tanggal berakhirnya agar tidak keliru mengira fasilitas itu berlaku lebih lama.
Erwin mengatakan pembayaran dapat dilakukan melalui SIGNAL maupun e-SAMSAT. Kedua kanal tersebut disebut pemerintah sebagai pilihan untuk mengakses pembayaran selama program berlangsung. Namun, ketentuan dan syarat tetap berlaku, sehingga calon peserta perlu memastikan informasi yang sesuai sebelum melakukan transaksi.
Pemprov Sumut menyebut ada lima program keringanan yang ditawarkan dalam pemutihan kali ini. Informasi yang disampaikan secara rinci mencakup penghapusan tunggakan pokok pajak kendaraan dan pajak progresif. Rincian empat bentuk keringanan lainnya tidak dijabarkan dalam keterangan yang tersedia, sehingga warga sebaiknya merujuk kanal resmi pemerintah daerah atau Bapenda untuk memastikan cakupan program.
Penghapusan tunggakan dan pajak progresif
Penghapusan tunggakan pokok pajak kendaraan menjadi salah satu poin utama program. Keterangan pemerintah juga menyebut pajak progresif dihapuskan. Kedua fasilitas tersebut merupakan bagian dari kebijakan keringanan PKB yang digelar Pemprov Sumut pada November 2026.
Meski demikian, informasi yang disampaikan tidak merinci lebih jauh cara penghitungan keringanan, dokumen yang harus disiapkan, maupun kelompok kendaraan yang dapat memanfaatkannya. Pemprov hanya menegaskan bahwa program memiliki syarat dan ketentuan. Karena itu, masyarakat tidak sebaiknya menganggap semua kewajiban atau biaya terkait kendaraan otomatis dihapus.
Istilah yang digunakan dalam pengumuman adalah penghapusan tunggakan pokok pajak dan pajak progresif. Keterangan itu tidak menyebut secara khusus penghapusan denda atau jenis biaya lain. Pemilik kendaraan perlu mengecek rincian resmi sebelum membayar, terutama bila ingin mengetahui jumlah yang harus diselesaikan dan komponen apa saja yang mendapat keringanan.
Pemprov minta informasi disebarluaskan
Untuk memperluas jangkauan informasi, Pemprov Sumut meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah turut menyosialisasikan program melalui kanal informasi masing-masing. Pemerintah berharap penyebaran informasi tersebut membantu masyarakat mengetahui masa berlaku dan fasilitas yang tersedia.
Menurut Erwin, program ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor PKB. Kebijakan tersebut juga diharapkan mendorong ketertiban administrasi kepemilikan kendaraan serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Erwin mengingatkan bahwa pajak yang dibayarkan warga tercatat sebagai PAD dan menjadi salah satu sumber pembiayaan belanja daerah. Ia menyebut pembiayaan itu antara lain berkaitan dengan jalan, sekolah, dan layanan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah menempatkan kepatuhan membayar pajak sebagai bagian dari dukungan terhadap pembiayaan layanan dan kebutuhan daerah.
Bagi warga yang hendak memanfaatkan pemutihan, langkah paling penting adalah memastikan rincian syarat melalui informasi resmi dan memperhatikan batas waktu 30 November 2026. Pemprov Sumut juga menyediakan kanal pembayaran SIGNAL dan e-SAMSAT, sehingga masyarakat dapat memilih cara yang disebut dalam pengumuman untuk menuntaskan kewajiban selama program masih berlaku.
